Description
Trending topik. Mengungkap Pemimpin Yang Dimakzulkan di Dunia dan Indonesia. Kenapa? #impeachment #pemakzulan #trendingtopic #beritahangat #beritapolitik #beritapopuler #gusdur #gibran #indonesia
Sejarah mencatat bahwa jabatan presiden, perdana menteri, bahkan kepala pemerintahan bukanlah kekuasaan yang tidak terbatas. Seorang pemimpin bisa terpilih melalui pemilihan umum, memperoleh dukungan mayoritas rakyat, dan menikmati kekuasaan yang besar. Namun, semua itu tidak menjamin bahwa ia akan menyelesaikan masa jabatannya.
Di berbagai negara, sejarah memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin akhirnya harus meninggalkan kekuasaannya karena pelanggaran konstitusi, korupsi, penyalahgunaan wewenang, skandal politik, kegagalan menjalankan pemerintahan, atau tindakan yang dianggap mengancam demokrasi.
Ada yang benar-benar diberhentikan melalui proses pemakzulan atau impeachment. Ada pula yang mengundurkan diri karena tekanan parlemen, rakyat, atau ancaman proses pemakzulan.
Mari kita melihat beberapa peristiwa penting dari Asia, Amerika Serikat, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika.
1. Asia: Ketika parlemen dan rakyat kehilangan kepercayaan
File:Park Geun-hye presidential portrait (cropped).png - Wikimedia Commons
Park Geun-hye — Korea Selatan (2017)
Park Geun-hye menjadi presiden perempuan pertama Korea Selatan. Namun, pemerintahannya berakhir setelah terbongkarnya skandal korupsi dan penyalahgunaan pengaruh oleh sahabat dekatnya, Choi Soon-sil, yang memiliki akses terhadap urusan pemerintahan.
Skandal tersebut memicu demonstrasi besar-besaran. Parlemen kemudian menyetujui pemakzulan pada Desember 2016. Pada Maret 2017, Mahkamah Konstitusi mengesahkan pemakzulannya sehingga ia resmi kehilangan jabatan.
Ini menjadi pelajaran bahwa kedekatan pribadi dengan pemimpin tidak boleh berubah menjadi kekuasaan informal yang mengendalikan negara.
File:K.H. Abdurrahman Wahid with presidental decorations (1999).jpg - Wikimedia Commons
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) — Indonesia (2001)
Gus Dur diberhentikan oleh MPR setelah terjadi konflik politik berkepanjangan dengan DPR dan lembaga-lembaga politik, termasuk persoalan Buloggate dan Bruneigate serta penerbitan Dekret Presiden 23 Juli 2001.
Pada 23 Juli 2001, MPR menggelar sidang istimewa dan mencabut mandatnya sebagai presiden. Namun, peristiwa ini lebih tepat disebut pemberhentian oleh MPR berdasarkan mekanisme ketatanegaraan saat itu, bukan proses impeachment seperti mekanisme konstitusi Indonesia setelah amendemen UUD 1945.
Kasus Gus Dur memperlihatkan bahwa konflik antara presiden dan parlemen dapat berkembang menjadi krisis ketatanegaraan apabila tidak diselesaikan melalui dialog dan mekanisme konstitusi.
Mayor Joseph Ejercito Estrada Leads The Day of Seafarers Expo Opening Ceremony
Joseph Estrada — Filipina (2001)
Estrada menghadapi tuduhan korupsi, termasuk menerima uang dari perjudian ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan.
Proses pemakzulan di Senat Filipina mengalami kebuntuan setelah sejumlah senator menolak membuka bukti penting. Gelombang demonstrasi besar-besaran, yang dikenal sebagai EDSA II, kemudian memaksanya meninggalkan Istana Presiden pada Januari 2001.
Ia tidak diberhentikan melalui putusan akhir proses impeachment, tetapi kepergiannya merupakan contoh kuat bagaimana tekanan rakyat dapat mengakhiri sebuah pemerintahan.
2. Amerika Serikat: Presiden bisa dimakzulkan, tetapi belum tentu diberhentikan
Andrew Johnson | The White House
Official Portrait of President William Jefferson Clinton - NARA & DVIDS Public Domain Archive Public Domain Search
Donald J. Trump | The White House
Amerika Serikat memiliki sejarah panjang penggunaan mekanisme impeachment terhadap presiden.
Andrew Johnson (1868)
Johnson dimakzulkan oleh House of Representatives setelah konflik dengan Kongres, terutama terkait kebijakan Rekonstruksi pasca-Perang Saudara dan pemecatan Menteri Perang Edwin Stanton yang dianggap melanggar Tenure of Office Act.
Namun, Senat gagal mencapai mayoritas dua pertiga untuk menghukumnya. Johnson tetap menjabat hingga akhir masa kepresidenannya.
Bill Clinton (1998–1999)
Clinton dimakzulkan karena tuduhan sumpah palsu dan menghalangi proses hukum terkait skandal hubungannya dengan Monica Lewinsky.
Namun, Senat membebaskannya. Ia tetap menjadi presiden hingga masa jabatannya berakhir pada Januari 2001.
Donald Trump (2019 dan 2021)
Ada satu kasus penting lainnya, yaitu Richard Nixon (1974). Nixon menghadapi skandal Watergate, yakni penyadapan markas Partai Demokrat dan upaya menutupi keterlibatan pihak pemerintah.
Ketika dukungan politiknya runtuh dan pemakzulan hampir tidak terhindarkan, Nixon memilih mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974.
Artinya, Nixon bukan presiden yang secara resmi dimakzulkan, tetapi ia menjadi contoh bagaimana skandal dan hilangnya kepercayaan politik dapat mengakhiri kekuasaan seorang presiden.